KOPERASI SEBAGAI KEKUATAN UTAMA SUMBER MODAL NASIONAL

Kita sering merasakan ketidak berpihakan pemerintah kepada kepentingan rakyat luas melalui kebijakan yang dikeluarkannya. Salah satu faktor ketidak berpihakan pemerintah terhadap rakyat terutama rakyat kecil adalah kepatuhan pemerintah terhadap syarat-syarat yang diberikan oleh lembaga penyalur pinjaman untuk negara berkembang. Proses pembangunan negara dengan melalui pemodalan asing atau pihak individu sangatlah minim tujuan untuk kepentingan rakyat. Hal tersebut disebabkan karena kepentingan pemilik modal untuk dapat menguasai pasar di negara demi keuntungan yang sebesar-besarnya. Kasus pemodalan inilah yang mampu menyeret negara kita kedalam krisis ekonomi global.

Maka dari itu, sebagai solusi agar kebijakan pemerintah berpihak penuh terhadap rakyat perlulah sistem pencanangan modal kerakyatan. Pada dasarnya modal kerakyatan sudah dapat dipenuhi melalui pajak. Akan tetapi kesadaran rakyat untuk membayar pajak sangatlah minim, sehingga pemodalan berbasis kerakayatan ini belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan pembangunan negara. Selain itu, salah satu pengembangan modal kerakyatan bisa melaui koperasi. Jadi setiap organisasi maupun komunitas baik yang berskala kecil seperti organisasi mahasiswa sampai organisasi besar sekelas partai politik, harus memiliki koperasi. Sehingga setiap anggota tidak hanya membayar iuran berupa uang kas yang dibayar setiap bulan secara rutin, malinkan setiap anggota disebuah organisasi maupun komunitas setiap bulan membayar simpanan wajib dan simpanan sukarela. Dengan model pengembangan koperasi yang demikian pasti sumber modal di negara kita semakin banyak. Sehingga negara tidak perlu lagi menggunakan pinjaman modal asing bagi pembangunan negara.